Angka Kemiskinan Magelang Diprediksi Meningkat

MAGELANG, TRIBUN – Angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Magelang tahun 2011 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didasarkan atas adanya musibah erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin.

 

“Kalau dilihat, ekonomi secara nasional memang cukup membaik. Tapi di tingkat lokal karena ada bencana kemungkinan akan meningkat. Kita belum mengetahui data pastinya, karena hingga kini kami belum menerima data terbaru dari pemerintah pusat, informasinya akan turun akhir Januari lalu tapi sampai sekarang belum menerima,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang, Rohadi Pratono, Sabtu (11/2).

Rohadi menyebutkan, akibat bencana erupsi saja jumlah kerugian akibat kerusakan mencapai Rp 546.310.000.000. Sementara untuk banjir lahar dingin, mencapai 868,84 milyar. Sedangkan jumlah penduduk dari sensus 2010 lalu mencapai 1.181.783 jiwa, terdiri dari 594.177 laki-laki dan 587.606 perempuan.

Di tahun 2010, angka kemiskinan bay name di Kabupaten Magelang mencapai 14,14 persen. Beberapa kecamatan yang masih mendapatkan kategori miskin adalah kecamatan Grabag, Secang, Bandongan, dan Kaliangkrik yang rata-rata mencapai 34,41 hingga 36,64 persen.

“Untuk tahun kemarin (2010_Red), ternyata kita masih kalah dengan Kabupaten Temanggung yang hanya 13,46 persen,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan dalam skala bencana ini disebabkan masih minimnya lapangan kerja, pertanian yang rusak, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magelang, Mashari mengatakan, apabila angka kemiskinan diprediksi meningkat yang disebabkan oleh bencana, itu wajar. Namun yang perlu dicermati apakah semua titik kemiskinan tersebut berasal dari wilayah bencana.

“Apabila ternyata nanti ditemukan titik kemiskinan yang ternyata juga bukan berasal dari wilayah bencana, maka itu membuktikan bahwa program yang selama ini dibuat tidak berjalan maksimal,” katanya, Senin (13/2).

Mashari juga mengungkapkan, petugas yang mendata di lapangan selama ini banyak yang masih belum mencapai tingkat validasi. Sehingga tinggi maupun rendahnya perbedaan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya masih perlu ada perhatian.

“Kita sering temukan telah dimasukkan orang-orang di lapangan yang ternyata tidak mampu,” imbuhnya.(had)