Pemerintah Pusat Bidik DIY untuk Pengembangan Industri Kreatif

BANTUL, TRIBUN – Pemerintah Pusat bakal membidik DIY untuk pengembangan industri kreatif selain Solo, Pekalongan dan Bandung. 70 persen industri kreatif di DIY yang ditopang dari wilayah Bantul, ke depan membutuhkan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

Hal itu dikatakan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Edi Cahyono Sugiharto usai berdialog dengan para pengelola desa wisata Kabupaten Bantul dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Selasa (22/10).

Ia mengatakan, koordinasi yang pihaknya lakukan adalah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam pengembangan ekonomi kreatif. Selama ini, kendala yang dikeluhkan daerah adalah ketidaksiapan SDM berupa bahasa asing.

"Beberapa daerah sudah menggandeng perguruan tinggi untuk mengatasi hal ini," tandasnya.

Edi menjelaskan, sebagai tindak lanjut pertemuan para pemimpin negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke-21 di Bali beberapa waktu lalu, Indonesia juga sudah menjalin MoU dengan Korea Selatan dalam bidang industri kreatif.

“Industri kreatif menjadi pijakan untuk mempertahankan ekonomi global, ini potensi yang dahsyat dibanding sumber daya alam lainnya. Di Indonesia apabila dikelola secara optimal akan menjadi potensi yang luar biasa,” katanya.

Sedangkan di Kabupaten Bantul, lanjutnya, memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam ekonomi kreatif seperti desa wisata dan produk kerajinan. Potensi ini harus terus didorong dengan diimbangi kemampuan SDM setempat.

"Banyak program pro rakyat yang bisa diterapkan dalam pengembangan ekonomi kreatif, misalnya PNPM Mandiri, pariwisata berbasis pertanian dan infrastruktur pedesaan," katanya.

Kepala Disbudpar Kabupaten Bantul, Bambang Legowo, selama ini pengembangan industri kreatif di Bantul berjalan sendiri tanpa ada dukungan sama sekali dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparenkraf). Bahkan desa wisata di Bantul mampu mendatangkan 600 wisatawan asing pertahun tanpa dukungan Kemenparenkraf.

“Kita ingin memberi inspirasi untuk Indonesia. Kalau orang pusat tersentuh kan bisa ditambah anggaran untuk pengembangannya. Selama ini kan kita bekerja sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini memang sudah ada program PNPM Mandiri pariwisata, tapi program tersebut hanya menyentuh sekitar 10 persen dari ribuan industri kreatif dan desa wisata di Bantul. Desa yang memperoleh program tersebut, menerima kucuran dana sebesar Rp 75 hingga Rp 100 juta perdesa.(had)